Jalan Berlubang di Poros BTP Makassar Berpotensi Pidana 5 Tahun dan Denda 120 Juta

Diskominfo Makassar

 

Waktu, Makassar | Berdasarkan Pantauan media ini sejak beberapa waktu lalu hingga kini, tampak sejumlah kerusakan dan lubang pada jalan poros BTP (Bumi Tamalanrea Permai).

Bacaan Lainnya

Sejumlah kerusakan dan lubang ditemui kala memasuki gerbang perumahan. Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya air, suhu, cuaca, temperatur udara, material konstruksi perkerasan, kondisi tanah dasar yang tidak stabil, proses pemadatan di atas lapisan tanah dasar yang kurang baik dan tonase atau muatan kendaraan-kendaraan berat yang melebihi kapasitas.

Memperhatikan ketentuan UU No. 38/2004, tanggung jawab atas jalan perumahan berada di pihak pengembang/developer perumahan sebagai penyelenggara jalan.

Sementara dasar hukum hingga pemerintah bisa dituntut kerana membiarkan jalan rusak dijelaskan pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan kajian pada pasal tersebut, dijelaskan kalau pemerintah seharusnya langsung memelihara jalan yang rusak dengan diperbaiki.

Tanggung jawab penyelenggaraan jalan, termasuk memberikan perhatian dan perbaikan terhadap jalan rusak, sebenarnya menjadi tanggung jawab penyelenggara layanan, dalam hal ini pemerintah baik pusat ataupun daerah.

Pada Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Terdapat pula solusi awal pada Pasal 24 ayat (2), dalam hal dilakukan perbaikan jalan yang rusak, dimana penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan serta memperparah kerusakan jalan dan lingkungan.

Perlu diketahui bahwa terdapat ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang abai terhadap kerusakan jalan sesuai wewenangnya. Pasal 273 UU No.22/2009 menyebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp12 juta.

Kemudian kalau sampai mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Jika korban dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta.

Sementara, jika penyelenggaran jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan rusak dan diperbaiki dapat dipidana kurungan penjara hingga 6 bulan atau denda bayar maksimal Rp1,5 juta.

Untuk diketahui, kecelakaan lalu lintas tak selamanya disebabkan kesalahan manusia. Bisa jadi, kondisi jalannya memang berisiko menyebabkan kecelakaan. Apalagi, banyak jalan di Kota Makassar umumnya dan Tamalanrea khususnya yang kondisinya masih memperihatinkan, misalnya jalan berlubang di beberapa titik jalan Poros.

Jalan berlubang menjadikan pengemudi harus mengerem mendadak. Jika ia luput melihat lubang tersebut, maka kendaraannya akan tetap melaju kencang dan menjadikan kendaraan terguncang saat melewati jalan berlubang tersebut. Hal ini berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Kendati kecelakaan adalah insiden mendadak yang tak diinginkan siapa pun, namun sebenarnya alasan dan penyebab kecelakaan sudah diprediksi sebelumnya oleh para ahli.

Secara definitif, kecelakaan kendaraan adalah peristiwa tak terduga yang terjadi di jalan secara tidak sengaja, serta melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, atau bahkan korban jiwa, sebagaimana dikutip dari Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), kecelakaan lalu lintas adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, selain juga Covid-19, HIV, dan penyakit diabetes.

Demikian penjelasan terkait potensi pidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta terhadap kerusakan dan lubang yang terdapat di jalan Poros perumahan BTP, jika tetap dilakukan pembiaran. -@ly-

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.